Surat Utang Negara: Pengertian, Jenis, dan Cara Pengelolaannya

Utang adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan ekonomi. Tidak hanya menjadi masalah individu, negara yang memiliki sumber pendapatan yang melimpah juga tidak dapat menghindari utang.

Di beberapa situasi, utang dapat menjadi satu-satunya solusi atau jalan keluar untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Negara boleh saja berhutang jika dalam situasi dan keadaan darurat.

Selama utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan negara mampu membayarnya kembali, rasanya hal itu sah-sah saja. Salah satu instrumen yang terkait dengan utang negara adalah Surat Utang Negara (SUN).

Apa itu Surat Utang Negara?

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang merupakan bukti pengakuan utang dalam mata uang asing atau Rupiah, di mana pembayaran bunga dijamin oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.

SUN diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara.

Penerbitan SUN harus melibatkan Bank Indonesia (BI) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta disahkan dalam kerangka pengesahan APBN.

Dana untuk pembayaran bunga SUN telah disediakan dalam APBN. APBN sendiri telah disusun sebagai pedoman belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan negara. Surat Utang Negara dapat digunakan untuk beberapa instrumen keuangan negara, termasuk instrumen investasi, instrumen fiskal, dan instrumen pasar keuangan.

Jenis-Jenis Surat Utang Negara

Undang-undang mengatur jenis-jenis Surat Utang Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, terdapat dua jenis SUN, yaitu:

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah jenis Surat Utang Negara dengan jangka pendek, dengan masa berlaku maksimal satu tahun (12 bulan), dan sistem pembayaran bunga diskonto.

2. Obligasi Negara

Obligasi Negara memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan SPN. Jenis ini juga mencakup Obligasi Ritel Indonesia (ORI), yang merupakan obligasi negara yang diperdagangkan secara ritel. Penerbitan ORI bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk memiliki dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan obligasi negara.

Tata Cara Pengelolaan Surat Utang Negara

Pengelolaan dan pengaturan Surat Utang Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara. Beberapa tata cara pengelolaannya antara lain:

1. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh tempo.
2. Penerbitan Surat Utang Negara hanya diperbolehkan untuk tujuan tertentu.
3. Jumlah Surat Utang Negara yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan konsultasi dengan Bank Indonesia.
4. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pihak yang tidak berwenang dalam penerbitan Surat Utang Negara.
5. Perdagangan Surat Utang Negara diawasi dan diatur oleh instansi yang berwenang.

Surat Utang Negara merupakan instrumen keuangan penting dalam mengelola utang negara. Dengan pengaturan yang tepat dan pengelolaan yang baik, Surat Utang Negara dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjaga stabilitas ekonomi.

Penting bagi pemerintah untuk menjalankan tata cara pengelolaan Surat Utang Negara dengan transparansi dan akuntabilitas agar dapat membangun kepercayaan investor dan menjaga kestabilan keuangan negara.